PERUM BULOG DAN KEBIJAKAN PANGAN INDONESIA: KENDARAAN TANPA TUJUAN?

Tema : Pangan dan Pertanian

Pengarang : Bayu Krisnamurthi

Tahun : 2003

Latar Belakang

• Fenomena

Pangan merupakan kebutuhan hidup terpenting bagi manusia, setelah udara dan air. Oleh karenanya ketahanan pangan individu, rumah tangga, dan komunitas merupakan hak azasi manusia.

• Penelitian sebelumnya

1. Meneliti tentang Peran dan Permasalahan LPND Bulog

2. pada tahun 2000 menjadi importir terbesar walaupun tetap dapat mempertahankan urutan

produsen terbesar ke tiga di dunia.

3. Reformulasi Kebijakan Ketahanan Pangan

• Motivasi

Mengetahui Peranan Perum Bulog

Masalah

apa yang akan kita lakukan dengan pengembangan ketahanan pangan dan peran bulog?

Tujuan

Mengetahui apakah Bulog tepat atau tidak tepat dijadikan Perum, bahkan apakah Bulog perlu dibubarkan atau dipertahankan

Hipotesis

1. Ada peranan BULOG dengan Kebijakan pangan Indonesia

2. Tidak ada peranan BULOG dengan Kebijakan pangan Indonesia

Metodologi Penelitian

perubahan 10 negara terbesar di dunia dalam produksi, impor, dan ekspor. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pangsa (PCt) produsen, importir, dan eksportir beras dipasar internasional tidak banyak berubah.

Produsen		Importir		Eksportir
1990-an	2001	1990-an	2000	1990-an	2000
Cina	Cina	Iran	Indonesia	Thailan	Thailan
India	India	Filipina	Irak	USA	Vetnam
Indonesia	Indonesia	Brazil	Iran	Vietnam	Cina
Banglades	Banglades	Senegal	Saudi Arabia	Pakistan	USA
Vietnam	Vietnam	Banglades	Nigeria	Itali	Pakistan
Thailan	Thailan	Irak	Brazil	India	India
Myanmar	Myanmar	Hong Kong	Jepang	Australia	Urugay
Jepang	Filipina	Pantai Gading	Filipina	Cina	Itali
Filipina	Jepang	Malaysia	Senegal	Urugay	Australia
Korea Sel.	Brazil	USSR	Afriak Selatan	Myanmar	Argentina
PCtP : 88 %	PCtP : 87 %	PCtI : 34 %	PCtI : 39 %	PCtE : 90 %	PctE : 93 %

PCt = Pangsa (%) ke-10 negara tersebut terhadap kondisi produksi (P), impor (I), dan ekspor (E) dunia.
Sumber : Database FAO

Hasil dan analisis

Oleh sebab itu, agar perubahan Bulog menjadi Perum dapat tetap efektif dalam kaitannya dengan pengembangan ketahanan pangan, maka setidaknya diperlukan dua hal pokok :

1. Adanya langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengkristalkan strategi dan kebijakan ketahanan pangan, yang menjadi acuan sekaligus merekatkan seluruh komponen ketahanan pangan dalam satu gerak langkah bersama yang serasi dan saling menunjang.

2. Perlu adanya suatu lembaga yang dapat menjalankan fungsi koordinasi-pelaksanaan, pemantauan, serta terus mengembangkan strategi dan kebijakan ketahanan pangan ditengah dinamika berbagai komponen ketahanan pangan. Saat ini telah ada Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Presiden dengan anggota para Menteri untuk menjalankan fungsi koordinasi pengambilan kebijakan pokok. Dewan tersebut perlu dilengkapi dengan lembaga koordinasi yang lebih operasional. Untuk itu Badan Ketahanan Pangan di Departemen Pertanian, yang selama ini juga telah berfungsi sebagai Sekretariat Dewan perlu diperkuat menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional langsung dibawah Presiden sehingga lebih tepat sebagai Sekretariat Dewan yang juga diketuai Presiden serta lebih mampu mengkoordinir lembaga instansi setingkat Eselon I dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan langkah yang telah dikembangkan beberapa daerah, yang mengembangkan Badan Ketahanan Pangan Daerah langsung dibawah Gubernur.

Kesimpulan

Mempertahankan sistem ketahanan pangan memang tidak mudah, sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan. Sebaiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan didalam sistem tersebut. Agar tidak menjadi kendaraan tanpa tujuan. Diharapkan perum bulog berperan optimal dalam membangun ketahanan pangan

Sumber : http://www.ekonomirakyat.org/edisi_19/artikel_2.htm

Tugas ini diberikan oleh Bapak Prihantoro